Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam kurun waktu 2004 – 2007, harga layanan SMS off – net ( interkoneksi ) berada diantara Rp.250 – Rp.350 walaupun muncul operator – operator baru. Fakta tersebut sempat menyadarkan masyarakat sebagai konsumen bahwa mereka telah dirugikan dengan adanya perjanjian antar operator untuk menjaga tarif minimal SMS off – net. Keputusan KPPU yang menghukum 6 operator dengan pidana denda maksimal dalam UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pembuka tirai perilaku kartel dalam persaingan usaha di Indonesia. Kerugian konsumen setidaknya mencapai Rp. 2, 8 Triliun dengan pedoman harga wajar yang seharusnya diterapkan pada tarif SMS off – net.

 

Kartel pada dasarnya adalah perjanjian antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk menghilangkan persaingan diantara mereka (Kompetisi, edisi 11/2008). Lebih jauh, kartel diartikan sebagai bentuk kolusi antara suatu kelompok usaha yang bertujuan mencegah persaingan diantara mereka baik untuk sebagian maupun keseluruhan (Pass and Lowes, 1994).

 

UU No.5/1999 memberikan ruang lingkup kartel dalam pasal 11 yang menyatakan ” pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

 

Dari definisi tersebut setidaknya ada tiga karakteristik kartel yaitu adanya perjanjian dan kesepakatan (consent), antar pelaku usaha dalam pasar yang sama dan dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga elemen yaitu harga, produksi dan wilayah pemasaran ( ambil contoh kartel Semen Gresik pada tahun 2005, Kompetisi edisi 11/2008 ). Pelaku usaha mendasarkan perilaku kartel untuk menstabilkan harga pasar untuk mengantisipasi perang harga antara pelaku usaha. Dalam kasus kartel tarif layanan SMS, harga minimum dari tarif SMS off – net disepakati masing – masing operator. Akibatnya konsumen kehilangan pilihan harga dan kualitas layanan walaupun operator bertambah. Dalam lingkup luas, kartel menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya yang tercermin dalam deadweight loss.

 

Perilaku kartel muncul dalam setiap peraturan persaingan usaha dibelahan dunia. Hardcore cartel sebagai bentuk perjanjian antar pelaku usaha untuk mengendalikan perdagangan, merupakan perilaku pertama yang dilarang dalam Sherman Act 1890.

 

Dengan adanya frasa ” yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ” maka ketentuan kartel dalam UU No.5/1999 termasuk dalam rule of reason. Pembuktian dalam hukum persaingan usaha mengenal direct evidence dan circumstantial evidence. Bila direct evidence diarahkan pada eksistensi adanya perilaku mengikat antar pelaku usaha (atau perjanjian dalam kartel) tanpa melihat apakah ikatan tersebut diimplementasikan dalam kenyataan, maka circumstantial evidence didasarkan pada tindakan atau kondisi sistematis yang konsisten yang dapat menyimpulkan perilaku dan peristiwa telah terjadi.

 

Dalam konteks kartel, eksistensi market power menjadi bukti utama telah terjadi perilaku kartel. Direct evidence ditunjukkan melalui elastisitas penawaran dan exclusion tanpa berdasarkan efisiensi, sedangkan circumstantial evidence ditunjukkan melalui pangsa pasar yang tinggi terus menerus dan keuntungan yang tinggi yang didapat dari rasio harga terhadap biaya yang tidak wajar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s