Gado – Gado awal 2010
Presiden SBY membuktikan dirinya sebagai pribadi yang cerdas dan mampu mengelola suasana politik Indonesia, di luar gelar akademis yang menempel pada dirinya. Dalam hiruk pikuk ketegangan hak angket bank century, Presiden mengumpulkan para pimpinan lembaga negara untuk membicarakan masalah – masalah kenegaraan. Banyak pernyataan yang timbul setelah pertemuan tersebut. Kalau tidak salah ada soal ketatanegaraan seperti “ sistem yang kita anut adalah presidensiil, bukan parlementer “ lalu “ kita tidak mengenal mosi tidak percaya “ sampai pada “ mengenai pemakzulan presiden sudah ada aturannya “, serta soal bagaimana para pimpinan lembaga negara sepakat untuk menjaga stabilitas negara. Maaf jika ada yang terlewat.
Dalam beberapa hari hal tersebut langsung ditengarai sebagai usaha Presiden untuk menekan panitia hak angket bank century karena hasil rekomendasi panitia hak angket yang mengindikasikan adanya berbagai jenis pelanggaran harus melewati pintu – pintu lembaga negara yang ada. Pelanggaran administratif, indikasi korupsi dan pemakzulan ada dalam kewenangan lembaga – lembaga negara tersebut. Sekedar tambahan, mengapa KPK tidak diundang, karena dalam terminologi konstitusi lembaga negara yang hadir adalah main state body, sedangkan KPK adalah auxilliary state body.
Kata Adnan B.N, jika Presiden dan kebijakan bail out bersih, kenapa harus takut ? Usaha pemutusan hubungan antara KSSK dengan Presiden pun terus diupayakan dengan memutus “tali utama” yaitu Marsillam Simanjuntak. Sayangnya interpretasi pemutusan ini tidak konsisten dengan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta fakta konstitusional bahwa menteri adalah pembantu Presiden. Dengan kata lain, Menkeu sebagai Ketua KSSK ditambah lingkup kebijakan bail out masuk dalam fungsi eksekutif, maka tali pertanggungjawaban tersebut tidak dapat putus. Kita wajib berterima kasih kepada SBY atas pernyataan bahwa sistem yang kita anut adalah presidensiil. Dan penanggung jawab tertinggi kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensiil adalah Presiden, bukan menteri.
Maka kita menemukan ambiguitas dalam pernyataan tersebut. Di satu sisi menegaskan sistem presidensiil yang diikuti konteks ketiadaan mosi tidak percaya dan perihal pemakzulan, namun di sisi lain berusaha memutus tali pertanggungjawaban suatu keputusan di lingkup fungsi eksekutif.
Tanya kenapa ?
Dalam situasi seperti ini, muncul pemikiran apakah benar Presiden SBY se”kacau” itu dalam menjalankan kekuasaan ( mandat ) nya sebagai Presiden ? Jika kita berusaha melihat kemungkinan positifnya, apakah situasi “buramnya kaca istana” yang pernah diingatkan kembali oleh Eep Saefulof Fatah, dapat terjadi di Indonesia ? dimana Presiden disajikan pemandangan indah yang telah disiapkan sebelumnya oleh orang – orang dekat Presiden yang berbeda sama sekali dengan fakta di lapangan. Apabila hal ini memang benar terjadi, maka hal tersebut mendapat “pasangan” yang cocok dengan karakteristik dan paradigma yang dibangun pemerintah SBY berupa ukuran kuantitatif dalam bidang ekonomi dan politik serta legal – formalistik dalam bidang hukum.
Jika ditempatkan dalam konteks “janji” 100 hari pemerintahan, maka dapat dipastikan terdapat hanya dua ukuran yang dipakai dalam mengukur keberhasilan 100 hari pemerintahan, yaitu ukuran kuantitatif yang semu atau ukuran kuantitatif yang tidak tepat. Dalam beberapa diskusi membahas 100 hari pemerintahan, tampak jelas jawaban dan sanggahan atas setiap kritik telah disusun sedemikian rupa sehingga sama. Jika melihat dialog di Metro TV pada tanggal 27 januari malam, argumentasi yang digunakan tetap sama yaitu Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara yang perekonomiannya tetap tumbuh dalam situasi krisis global, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang hukum, argumentasi yang digunakan juga masih sama yaitu Presiden membuktikan perannya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan dialog pada tanggal 28 januari siang dan dialog di SCTV pada tanggal 28 januari sore. Argumentasi yang digunakan tetap sama, walaupun kritik yang muncul berbeda – beda. Mari kita lihat satu persatu. Klaim bahwa Indonesia masih tumbuh memang benar. Namun justru disitu letak permasalahannya yaitu indikator “suci” yang digunakan adalah pertumbuhannya, bukan pemerataannya. Asumsi kedua, benar kita tumbuh namun Indonesia masih jauh dari negara – negara maju lainnya. Analoginya tinggi Indonesia 2008 setinggi 166 cm dan Singapura setinggi 205 cm, pada tahun 2009 Indonesia naik tingginya menjadi 169 cm dan Singapura turun tingginya menjadi 203 cm. Pertanyaannya, siapa yang lebih tinggi pada tahun 2009 ?. Jika membandingkan dengan Cina dan India jelas tampak perbandingannya. Dibalik masalah kesenjangan ekonominya yang masih parah, India dengan jelas menyediakan kesempatan kepada masyarakat golongan bahwa untuk memperbaiki taraf hidup mereka, yaitu dengan pendidikan yang murah dan berkualitas. Cina mempunyai masalah dengan polusi dan kerusakan lingkungan akibat ekspansi besar – besaran. Namun sebagian besar PDB mereka dihasilkan oleh tenaga kerja Cina sendiri sehingga efek kemakmuran dapat dirasakan, plus rasa aman setiap warga negara karena mempunyai negara yang kuat di bidang militer.
Demikian dengan klaim di bidang hukum. Benar bahwa indeks korupsi di Indonesia terus turun dengan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Namun sebagian besar merupakan hasil kerja KPK sebagai lembaga negara yang independen yang mampu membongkar kasus korupsi yang menyita perhatian publik, sehingga indeks persepsi tersebut turun. Indikator kedua yang digunakan sebagai argumentasi klaim di bidang hukum adalah bahwa pemerintahan SBY tidak pernah menangkap orang yang berbeda pendapat seperti dalam Orde Baru. Logika ini cenderung berbahaya karena seseorang dianggap memiliki kinerja baik hanya karena tidak melanggar ketentuan hukum. Analoginya seorang direktur perusahaan dievaluasi kinerjanya memuaskan karena tidak pernah membunuh bawahannya.
Untuk menutup gado – gado yang ngawur ini, ada baiknya mengembangkan semangat yang terkandung dalam lagu hits milik Presiden SBY “ Ku Yakin Sampai Di Sana “, sehingga rakyat bisa bersama – sama memiliki semangat untuk yakin sampai di sana, di Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan, dengan atau tanpa pemerintah.
Filed under: obrolan malam | Leave a Comment
No Responses Yet to “Gado – Gado awal 2010”