BUT Sebagai Wajib Pajak

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

  1. tempat kedudukan manajemen
  2. cabang perusahaan
  3. kantor perwakilan
  4. gedung kantor
  5. pabrik
  6. bengkel
  7. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
  8. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
  9. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
  10. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
  11. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
  12. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

 

Untuk adanya suatu BUT, dibutuhkan prasyarat yaitu adanya tempat usaha, sifat permanen dari usaha tersebut dan adanya ketergantungan dalam usaha tersebut ( Zakaria, 2005 ). Lebih lanjut, BUT dibedakan menjadi BUT tipe aset, aktivitas, agen dan asuransi berdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh UU PPh.

 

Alasan menjadikan BUT sebagai wajib pajak adalah untuk menggantikan posisi subyek pajak luar negeri yang memiliki BUT tersebut, sehingga BUT merupakan sarana bagi negara untuk mengenakan pajak bagi subyek pajak luar negeri yang menerima keuntungan dari Indonesia.

 

UU PPh memberikan tiga kelompok jenis penghasilan yang merupakan obyek pajak dari BUT yaitu :

  1. penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT sendiri dan dari harta kekayaan yang dimilikinya
  2. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia
  3. penghasilan yang disebutkan dalam UU PPh pasal 26 yaitu dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan yang diterima
  4. hadiah dan penghargaan
  5. pensiun dan pembayaran berkala lainnya

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s