Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Peristiwa bail – out Bank Century oleh negara mendapat berbagai tanggapan dari elemen masyarakat. Perhatian yang diberikan tidak hanya tentang jumlah dana yang dikucurkan namun juga beberapa ukuran mengenai “bank gagal” dan “memiliki akibat sistemik” sebagaimana sering disebutkan dalam berbagai pemberitaan. Kurangnya transparansi dalam mekanisme intervensi negara dalam Bank Century menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana sebuah lembaga keuangan bank mendapat kucuran dana dari negara.

 

Bank Gagal menurut Perppu nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu JPSK) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kesulitan keuangan dapat diartikan dua hal, yaitu kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas.

 

Kesulitan likuiditas menurut Bank Indonesia adalah kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch) yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif. Masalah solvabilitas adalah kesulitan permodalan yang dialami bank sehingga tidak memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ( KPMM ) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan kata lain tolok ukur solvabilitas adalah CAR. Mengacu pada ketentuan tersebut, sebuah bank dikatakan sebagai Bank Gagal ketika bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/atau solvabilitas dan tidak dapat lagi disehatkan oleh Bank Indonesia.

 

Dampak sistemik dinyatakan sebagai suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. Secara khusus Bank Indonesia mendefinisikan Dampak Sistemik sebagai potensi penyebaran masalah (contagion effect) dari suatu bank yang mengalami masalah keuangan ke bank lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas bank – bank lain dan berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan mengancam stabilitas sistem keuangan.

 

Dua definisi tersebut memberikan satu “nuansa” yang sama bahwa Dampak Sistemik merupakan satu potensi, kemungkinan melihat gejala – gejala yang ada, yang berujung pada hilangnya kepercayaan terhadap perbankan dan sistem keuangan.

 

Penanganan Bank Gagal oleh LPS didasarkan pada Pasal 4 UU LPS yang menyatakan bahwa fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

 

Penanganan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dimulai ketika LPS menerima pernyataan dari KSSK bahwa bank termaksud adalah Bank Gagal dan KSSK menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Selanjutnya LPS akan memutuskan apakah Bank Gagal tersebut akan diselamatkan atau tidak, dimana keputusan tersebut diambil berdasarkan perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan, prospek usaha bank dan kesediaan pemegang saham bank untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan.

 

LPS menyelamatkan Bank Gagal apabila beberapa persyaratan dipenuhi.

 

Pertama, perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan. Perkiraan biaya penyelamatan terdiri dari penambahan modal bank sampai bank tersebut memenuhi rasio CAR dan tingkat likuiditas. Rasio CAR yang dipersyaratkan adalah sebesar 8 % dan LPS dapat meningkatkannya sampai 10 % dimana LPS wajib memperhitungkan potensi resiko kerugian dari aset bank on atau off balance sheet. Komponen kedua adalah penambahan dana untuk pemenuhan tingkat likuiditas yang terdiri dari pemenuhan GWM kepada Bank Indonesia, pemenuhan kewajiban bank kepada pihak lain diluar pinjaman subordinasi dan kewajiban pihak terkait untuk jangka waktu satu tahun, biaya operasional bank untuk jangka waktu satu tahun, biaya yang berkaitan dengan jasa pihak ketiga dan biaya lainnya. Sedangkan perkiraan biaya tidak menyelamatkan terdiri dari biaya pembayaran simpanan, biaya talangan gaji terutang dan biaya talangan pesangon pegawai.

 

Kedua, bank masih memiliki prospek usaha yang baik dengan indikator memiliki NPL netto lebih kecil dari 5% dan tidak melanggar BMPK dan PDN, memiliki predikat tingkat kesehatan bank palng rendah Kurang Sehat dengan peringkat komposit 4, terdapat direksi yang memenuhi persyaratan fit and proper test, masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank dan terdapat investor potensial, dilihat dari adanya kesepakatan dan adanya setoran dana di escrow account.

 

Ketiga yaitu syarat administratif, pertama berupa adanya pernyataan RUPS untuk setidak – tidaknya menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS, tidak menuntut LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil sepanjang LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan, menyerahkan surat kuasa dari seluruh pemegang saham kepada LPS untuk melakukan penjualan atas seluruh saham yang dimiliki, kedua bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia beserta agunan, data keuangan nasabah debitur, struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir dan informasi lain terkait aset, kewajiban dan permodalan bank.

 

Setelah peralihan kewenangan dari RUPS ke LPS, maka LPS diberikan hak untuk melakukan opsi tindakan penyelamatan, yaitu :

  1. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak dan/atau kewajiban bank
  2. melakukan penyertaan modal sementara
  3. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur (purchase and assumption)
  4. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain
  5. melakukan merger atau konsolidasi dengan pihak lain
  6. melakukan pengalihan kepemilikan bank
  7. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut LPS merugikan bank

Penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS dilakukan dengan saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa (convertible preferred stock) dimana memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dalam perolehan pembayaran deviden tidak secara kumulatif dan perolehan pembayaran terlebih dahulu dari pemegang saham lain ketika bank dilikuidasi.

 

Bentuk penanganan Bank Gagal kedua adalah penanganan Bank Gagal Sistemik. Penanganan dimulai ketika LPS menerima penyerahan penanganan dari KSSK. Secara umum, penanganan Bak Gagal Sistemik memiliki dua metode yaitu dengan mengikutsertakan pemegang saham (open bank assistance) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Metode open bank assistance dilakukan jika pemegang saham lama bank bersangkutan menyetor modal sekurang – kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan dan syarat administratif seperti penyerahan RUPS dan dokumen dari bank ke LPS, dimana perkiraan biaya penanganan adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank mengenai tingkat kesehatan bank dan jumlah kekurangan KPMM sebesar 8% dan dapat ditambah sampai 10% jika dipandang perlu oleh LPS dan terhadap penyetoran modal tersebut bank menerbitkan saham biasa.

 

Berbeda dengan metode open bank assistance, penanganan Bank Gagal Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham diputuskan jika pemegang saham lama tidak bersedia menyetorkan minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan atau dalam jangka waktu 35 hari pemegang saham tidak memenuhi syarat penyetoran dana dan syarat administratif.

 

Terhitung sejak LPS menangani bank bersangkutan, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud dan bertanggung jawab atas seluruh biaya penanganan. Seluruh biaya penanganan yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS kepada bank dimana bank menerbitkan convertible preferred stock. Ketika proses divestasi, convertible preferred stock berubah menjadi saham biasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s