Perlindungan Data Bisnis

Beberapa tahun ini, isu perlindungan hukum terhadap data perusahaan meningkat. Bayangkan jika ada karyawan resign lalu membawa data marketing (list customer/user, trend harga, kebijakan harga, dsb). Bagi perusahaan, awalnya tidak cukup signifikan. Namun ketika ex-karyawan tersebut mendirikan bisnis yang serupa (atau bekerja pada perusahaan kompetitor), data marketing tersebut menjadi aset berharga bagi bisnis tersebut.

 

Pertanyaan yang kemudian muncul, siapa sebenarnya pemilik dari data marketing tersebut?. Walaupun belum diatur secara tegas dalam rezim aturan informasi dan transaksi elektronik, kita dapat mengacu pada UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pemilik dari suatu ciptaan (kreasi dari ilmu pengetahuan) adalah yang menyusun data/dokumen tersebut. Jika data marketing tersebut dibuat oleh ex-karyawan tersebut maka data tersebut adalah milik dari si ex-karyawan tersebut. Jika begitu, sah-sah saja dong, jika ex-karyawan membawa data keluar dari ex-perusahaan dan menggunakannya sendiri untuk kepentingannya.

 

Beberapa kali dalam pengalaman kerja ditemui terdapat beberapa perusahaan (90% ada di bidang industri kreatif) yang merasa “kecolongan” dengan praktek tersebut. Bagaimana kita bisa menyiasatinya?. Langkah praktis pertama adalah pastikan teknis penyimpanan data di kantor dapat mencegah penggandaan/ pengunduhan yang tidak ada kaitannya dengan jobdesk. Kedua, budayakan exit interview agar dalam kesempatan tersebut perusahaan dapat memeriksa karyawan yang hendak resign. Ketiga, jika data mayoritas diwujudkan dalam bentuk tertulis, upayakan penyimpanan dan akses terhadap dokumen tersebut dibatasi pada posisi/jabatan tertentu yang berhak saja.

 

Itu langkah praktis yang dapat dilaksanakan. Sekarang mari kita susun langkah strategis. Pertama, pastikan bahwa dalam kontrak kerja terdapat klausul work-made-for-hire. Klausul ini menyatakan bahwa setiap hasil kerja karyawan selama dalam hubungan kerja adalah selalu menjadi milik perusahaan. Kedua, klausul kerahasiaan dan data use arrangement selalu masuk dalam kontrak kerja (ditambah klausul duty to care). Konsekuensi dari langkah strategis ini adalah menambah dokumentasi hukum dari setiap hubungan kerja, tapi dirasa konsekuensi tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diterima perusahaan.

 

Tips terakhir, semakin kecil jumlah tenaga kerja, semakin riskan adanya kebocoran data karena sering dijumpai batasan jabatan dan akses di lingkup yang kecil semakin tipis (satu jabatan/orang bisa mengakses banyak data dan informasi). Hal yang sama juga terjadi di start-ups.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s