Persepsi Inhouse Legal

Bagaimana sebaiknya kita melihat suatu fungsi legal di dalam suatu organisasi bisnis. Untuk fungsi legal di internal organisasi bisnis (kita sebut saja inhouse legal) tampaknya semakin umum diterima bahwa fungsi inhouse legal terbagi menjadi dua tujuan utama yaitu (1) menjadi “wakil” organisasi ketika berhadapan dengan isu hukum, termasuk menginterpretasikan hukum itu sendiri (2) memberikan bantuan hukum (legal assistance) kepada perusahaan di segala bidang.

 

Apakah inhouse legal itu wajib ada? Tergantung. Pertama, tergantung apakah perusahaan sudah siap mengintegrasikan fungsi legal tersebut ke dalam proses bisnis perusahaan. Beberapa kali menemui beberapa perusahaan yang lebih suka “melempar keluar” fungsi dan pekerjaan hukum kepada external lawyer. Hal ini sering ditemui ketika (1) proses bisnis di internal cenderung tidak hierarkis (2) masih dalam tahap pengembangan (3) ada trauma dari beberapa karyawan kunci atau bahkan pemilik perusahaan bahwa fungsi legal tersebut kadang justru menjadi bottleneck atau deal-breaker.

 

Kedua, tergantung apakah proses bisnis sudah membutuhkan support dari fungsi legal secara intensif (day-to-day legal assistance). Apakah tim marketing butuh mereview kontrak penjualan mereka. Apakah tim purchasing/pengadaan butuh untuk menyusun kontrak pengadaan barang.

 

Apakah badan usaha perusahaan membutuhkan dokumentasi hukum yang rapi dan berkesinambungan. Apakah ada resiko konflik/sengketa hukum dengan klien/customer/partner/masyarakat. Apakah core bisnis perusahaan di bidang yang highly regulated, ataukah sebaliknya core bisnis perusahaan di bidang yang belum ada aturannya.

 

Terhadap situasi ini juga berlaku persepsi nilai dari pemilik atau pengurus perusahaan apakah fungsi inhouse legal dapat membawa value kepada proses bisnis di dalam. Ada yang mempersepsikan bahwa fungsi inhouse legal adalah sebagai penjaga bisnis perusahaan, baik “ancaman” dari dalam perusahaan maupun dari luar. Apa pula yang mempersepsikan pengelolaan resiko hukum adalah tugas utama fungsi inhouse legal. Mereka fokus pada mengurangi resiko hukum perusahaan, apapun itu, dari segala pemangku kepentingan.

 

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah jumlah SDM untuk mengisi inhouse legal tersebut. Menariknya, faktor sektor bisnis, jumlah karyawan, luasnya geografis lingkup bisnis atau kompleksnya proses bisnis tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan jumlah inhouse legal. Beberapa perusahaan yang saya tahu, ada yang memiliki dua inhouse legal dengan profile yang saling melengkapi di perusahaan yang jumlah karyawannya lebih dari 1000 orang. Ada pula perusahaan yang beroperasi di hampir seluruh propinsi di Indonesia mempunyai tiga inhouse legal. Sebaliknya, ada pula perusahaan yang proses bisnisnya tidak kompleks dengan karyawan yang tidak terlalu banyak memiliki tujuh inhouse legal.

 

Ketika saya berkoordinasi dengan inhouse legal mengenai pekerjaan hukum, saya selalu mempersepsikan rekan-rekan tersebut sebagai “orang dalam” bisnis yang lebih memahami tekanan dan lingkungan dari pekerjaan hukum tersebut dari sisi klien sembari sebagai external lawyer kita dapat memberikan tambahan value berdasarkan keahlian dan pengalaman.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s