Plain Language Saat Menyusun Kontrak

Saat menyusun kontrak, sebagai lawyer tentu ada kebutuhan untuk dapat menuangkan segala ketentuan, hubungan hukum para pihak, bahkan formula perhitungan tertentu kepada klien yang notabenenya sebagian besar adalah orang non-hukum. Sebagai lawyer biasanya terdapat “kebanggaan” untuk memakai jargon atau frasa hukum tertentu.

 

Argumentasi yang sering dimunculkan adalah pemakaian jargon ini adalah untuk mengantisipasi jika dalam pelaksanaan kontrak terjadi sengketa dan harus dibawa di depan pengadilan (yang sangat bernuansa hukum), maka penggunaan jargon ini sangat menolong.

 

Tidak ada yang salah dari pendekatan ini. Namun hari ini mari coba melihat pendekatan lain, yaitu bahwa pelaksana dari kontrak adalah sebagian besar orang non-hukum yang dalam pelaksanaannya mereka sangat membutuhkan kejelasan dan kepastian (dari dalam diri mereka) dari setiap butir ketentuan dalam suatu kontrak.

 

Plain English, oleh Law Reform Commission of Victoria pada tahun 1996 sebagaimana dirangkum oleh Peter Butt & Richard Castle (2006) memberikan definisi sebagai berikut (terjemahan bebas):

 

Plain English adalah bahasa yang secara khusus dibuat untuk tidak menjadi rumit untuk dimengerti, fokus pada kejelasan dan efektifitas untuk dibaca para pembacanya. Plain English mencoba menyederhanakan kata dan frasa, yang mudah disubstitusi dengan kata lain, namun tidak bertujuan untuk menghapuskan esensi dari setiap klausul yang dimaksudkan diawal. Dokumen dengan Plain English menawarkan bantuan kepada pembaca awam untuk memahami klausul-klausul teknis (hukum).

 

Dalam konteks Indonesia, mari mencoba mengimplementasikan ke dalam bahasa Indonesia beserta ilustrasinya:

 

Current use:

Pengembang dengan biayanya sendiri wajib mendirikan dan memasang peralatan konstruksi untuk membangun rumah (termasuk namun tidak terbatas pada peralatan tetap atau peralatan yang dapat dilepas-lepas) sesuai dengan standar keteknikan yang baku.

 

Plain:

Pengembang wajib membangun rumah sesuai dengan standar keteknikan yang baku.

 

Hal ini sejalan tujuan dibuatnya dokumentasi hukum bagi klien, sebagaimana Elmer Doonan & Charles Foster (2001) rangkum:

 

  • Menyediakan bukti tertulis dari adanya suatu transaksi
  • Menghindari kecurangan salah satu pihak
  • Memastikan hak dan kewajiban di masa mendatang (setelah penandatanganan dokumen)
  • Mendokumentasikan hak dan kewajiban yang telah terjadi
  • Wadah untuk detail dari transaksi yang kompleks

Salah satu teknik untuk menyusun dokumen secara jelas dan tegas, adalah memilih penggunaan kata yang familiar di masyarakat awam. Jika klien adalah perusahaan yang baru saja masuk ke industri IT, lebih aman menggunakan istilah “Pembeli“ dan “Penjual“, daripada “Vendor“ dan “Pengguna“. Dalam bahasa Inggris, beberapa istilah  lebih mudah untuk menggunakan “keep“ daripada “retain“ , atau menggunakan “part“ daripada “portion“

 

Lagipula, siapa sih yang suka ribet-ribet baca dokumen perjanjian?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s