Isu Kontraktual Di Ekonomi Yang Tidak Stabil

Jamie Wodetzki (2010) pernah menyimpulkan bahwa dalam kondisi ekonomi baik, tidak banyak bisnis yang terlalu peduli dengan kontrak-kontrak mereka dan klausul yang tercantum di dalamnya. Orang fokus pada pertumbuhan, membangun relasi bisnis, berkolaborasi dan berasumsi bahwa ekonomi akan terus bertahan baik serta asumsi pada mitra bisnis akan selalu dalam keadaan baik.

 

Keadaan sebaliknya saat kondisi ekonomi menurun (downturn), dimana faktor biaya menjadi sebuah obsesi, obsesi untuk menurunkan biaya sekecil mungkin, termasuk biaya dalam berkolaborasi. Sengketa relasi bisnis menjadi tidak terhindarkan dan litigasi menjadi sebuah model bisnis untuk mendapatkan pemasukan dimana setiap kesalahan dalam kontrak selalu menjadi perhatian besar dari para pengambil keputusan bisnis.

 

Lawyer atau in-house counsel diharapkan menjadi enabler dari setiap proses, baik dalam skenario baik (ekonomi baik) maupun skenario buruk (ekonomi memburuk) dalam proses penyusunan  transaksi, struktur dokumentasi, negosiasi, hingga pelaksanaan kontrak.

 

Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memberikan nilai tambah terhadap proses tersebut:

 

  1. Selalu usahakan untuk berbicara dengan tim komersial dalam transaksi tersebut. Tidak untuk menjadi “Mr/Mrs. No“ melainkan untuk melihat ekpektasi ekonomis dari tim komersial dalam transaksi tersebut. Diskusikan untuk dapat menyusun struktur pembayaran yang dapat mengecilkan resiko. Pembayaran yang lebih cepat, atau frekuensi pembayaran lebih banyak, bahkan alternatif deposit di awal maupun pemberian diskon jika ada pembayaran lebih awal, dapat didiskusikan bersama.
  1. Item titik serah dapat menjadi perhatian utama. Bagi supplier, memastikan bahwa kepemilikan barang yang diserahkan/dijual baru beralih saat pembeli melakukan pembayaran penuh. Bagi customer, memastikan bahwa ada klausul tentang item titik serah. Dalam beberapa kasus, hal ini menjadi implied terms, lebih karena dalam KUHPerdata Indonesia melekatkan peralihan hak milik pada penyerahan (Pasal 1459 jo. Pasal 1481).
  1. Dalam situasi kontrak tidak mungkin untuk dilanjutkan, clean and quick exit provision dapat menolong bisnis. Minimal dua hal yang harus diperhatikan. Pertama bagaimana mekanisme untuk keluar dari kontrak secara sepihak. Dapat diatur sedemikian rupa di kondisi yang parah (insolvent, material breach) untuk dapat keluar sepihak hanya dengan memberikan notice dalam jangka waktu tertentu sebelumnya. Perlu dipertimbangkan pula memasukkan force majeure yang berlaku terus menerus untuk menjadi alasan untuk keluar dari kontrak.
  1. Apabila transaksi menyangkut hak kekayaan intelektual, lebih baik untuk memastikan tidak ada exclusive and non-revocable license kepada counterpart. Apalagi “tidak sengaja” mengalihkan title dan interest atas hak kekayaan intelektual tersebut.
  1. Apabila counterpart sedang dalam keadaan (lebih) sulit daripada bisnis anda, dapat dipertimbangkan untuk merenegosiasi isi kontrak yang dapat menyelamatkan dua belah pihak daripada memaksa untuk ber litigasi ria hanya untuk memenangkan ego sesaat.
  1. Usahakan memisahkan apa yang didapat saat bisnis anda membeli/mengakuisisi sesuatu (SDM, teknologi, customer, alur pendapatan). Masing-masing memiliki aspek hukum yang terpisah. SDM, misalnya, maka bijak untuk memastikan bahwa tidak ada sengketa ketenagakerjaan yang sedang berlangsung. Untuk teknologi, dapat dipastikan apakah teknologi yang dibeli sudah didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, serta apakah ada outbound license yang terkait serta batasan apa saja dalam kontrak outbound tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s