Menunggu RPP E-Commerce

Target pemerintah untuk menerbitkan RPP Transaksi Elektronik yang sedianya sudah berlaku pada pertengahan tahun 2013 belum dapat terlaksana. RPP ini akan menjadi peraturan pelaksana bagi UU 11/2008 tentang ITE dan peraturan pendamping bagi PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam naskah akademik, berikut beberapa isu yang akan diatur:

 

-Pihak dalam kegiatan transaksi elektronik, yaitu:

a. penyelenggara portal e-commerce

b. merchant

c. konsumen

d. agen/perantara e-commerce

 

Dalam RPP akan diatur bentuk usaha bagi masing-masing pihak. Tekanan utama akan terjadi pada rencana untuk memberlakukan badan usaha PT wajib bagi penyelenggara portal e-commerce. Tidak hanya harus berdomisili di wilayah RI, isu apakah PT ini wajib PT khusus (hanya memiliki satu kegiatan usaha) juga menjadi pertimbangan terutama terkait start-up cost terkait pendirian PT.

 

-Syarat kegiatan pemasaran dan periklanan di e-commerce

 

Kewajiban merchant antara lain:

  1. Mencantumkan identitas dan legalitas dari merchant
  2. Persyaratan teknis produk
  3. Harga, cara pembayaran dan penyerahan produk. Terkait isu ini juga harus kembali diperhatikan nature dari e-commerce masing-masing yaitu sebagai media display, iklan dan bertransaksi namun produk tetap produk fisik yang diserahkan melalui fisik, atau e-commerce yang produk merupakan data digital yang dapat diserahkan melalui fasilitas internet.
  4. Domisili merchant.

 

-Kewajiban bagi merchant yang menyelenggarakan pembayaran secara elektronik (e-payment).

 

Isu ini akan dikaitkan dengan peraturan tentang sistem pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia. Setidaknya BI sudah menerbitkan aturan:

 

  1. PBI 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
  2. SE BI 15/13/DASP tentang Laporan Penyelenggaraan Penggunaan Kartu dan Uang Elektronik
  3. SE BI 15/23/DASP tentang Penyelenggaraan Transfer Dana

 

Hal ini akan menimbulkan saat merchant bekerja sama dengan agen/pihak ketiga yang menyediakan jasa memproses dan mengelola e-payment. Pihak ketiga tersebut juga akan terpapar kewajiban memiliki izin penyelenggara transfer dana.

 

-Penegasan keabsahan kontrak elektronik dalam kegiatan e-commerce di Indonesia

 

  1. Keabsahan sistem 3 klik
  2. Keabsahan tanda tangan elektronik
  3. Keabsahan data dan media lainnya (video conference) sebagai komunikasi dalam transaksi elektronik

 

-Sanksi ketidakpatuhan

 

Untuk merchant, usulan denda berupa:

  1. Denda administratif
  2. Pencantuman peringatan di web merchant
  3. Pembekuan kegiatan e-commerce. Khusus hal ini belum ditentukan teknis pelaksanaannya apakah melalui putusan dari pengadilan, putusan dari kemenkoinfo, pemblokiran website atau pencabutan izin operasional.

 

Hingga RPP ini diundangkan, isu hukum dari e-commerce sebenarnya sudah ter cover dengan UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Telekomunikasi, UU Penyiaran, PP PTSE, Pasal 1338 KUHPerdata dan Etika Pariwara Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s