Isu Hukum Pengelola Situs C-to-C

Situs CtoC sudah menjadi praktek jamak di e-commerce Indonesia. Sebut saja TokoBagus.com, Berniaga.com, Kaskus.co.id, Tokopedia.com.

 

Selaku pengelola situs, beberapa resiko berikut mulai membutuhkan perhatian:

 

-resiko tanggung jawab hukum terhadap kerugian konsumen.

UU Perlindungan Konsumen di Indonesia memberikan batasan tegas tentang informasi menyesatkan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli semisal harga, kondisi produk, kegunaan produk, standar kualitas produk. Pelaku usaha diancam dengan berbagai jenis sanksi, administratif hingga pidana penjara dan pidana denda.

 

Saat UU Perlindungan Konsumen memberikan batasan tegas tentang “Pelaku Usaha“ sehingga pengelola situs tidak bertanggung jawab apabila ada penjual yang “nakal“, UU ITE masih menggunakan frasa “Setiap Orang“ yang membuka kemungkinan pengelola situs juga terpapar resiko hukum tersebut.

 

-perubahan nama domain karena RPP Nama Domain mewajibkan seluruh perusahaan swasta yang berkedudukan di Indonesia menggunakan domain Indonesia (.id)

 

-resiko kepemillikan sistem

Apabila pengelola situs membangun sendiri situsnya, maka hak kekayaan intelektual atas situs tersebut otomatis menjadi milik pengelola situs. Namun jika pengelola situs meminta jasa kepada pihak ketiga, maka perlu dipastikan bahwa pekerjaan tersebut adalah work-made-for-hire. Jika tidak ada perjanjian tertulis, maka kepemilikan dari situs adalah pembuatnya.

 

-resiko penggunaan data pribadi konsumen

UU ITE memberikan prinsip yang jelas bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang hanya dapat dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Klausul acceptance and approval diusahakan telah ada di terms and conditions atau di privacy policy dari situs.

 

Batasan “penggunaan” ini belum diatur secara tegas. Apakah menggunakan informasi pribadi untuk membuat statistik dan analisa market untuk kepentingan internal masuk dalam kategori ini? Apakah memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk mengakses data konsumen juga masuk dalam kategori ini? Sejauh mana level approval dari konsumen, apakah hanya cukup satu kali approval untuk seluruh penggunaan atau ada tingkatan dimana konsumen dimintakan approval nya untuk derajat penggunaan yang lebih “ekonomis/eksploitatis”, dan bagaimana jika konsumen tidak setuju?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s