Trend E-Banking dan Potensi IT Outsourcing

Berdasarkan PBI Nomor 9/15/PBI/2007, Electronic Banking (e-banking) didefinisikan sebagai layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet banking dan mobile phone banking .

 

Apostolos Gkoutzinis (Cambridge University Press, 2006) memberikan pemahaman tentang sejarah e-banking di uni eropa. E-banking didefinisikan sebagai penyediaan layanan perbankan dan pelaksanaan sistem pembayaran dalam sistem perbankan melalui jaringan teknologi informasi. Merujuk pada banker-customer relationship, Gkoutzinis mencoba memberikan klasifikasi atas e-banking berdasarkan metode komunikasi:

 

Internat banking             – interactive TV

                                    – mobile phone

                                    – personal computer

 

Closed-access home banking    – telephone banking

                                                – personal computer

 

ATM

 

Layanan e-banking juga memungkinkan bank bekerja sama dengan service provider lain seperti e-payment dan remitansi.

 

Western Union Indonesia memberikan estimasi pasar remitansi Indonesia sudah mencapai USD 7,5 miliar dengan pertumbuhan 30% per tahun (infobanknews.com, 12 Juni 2013).

 

Pasar e-commerce sebagai market utama dari pasar e-banking sendiri diperkirakan telah mencapai Rp 330 triliun (kontan.co.id, 4 Mei 2012).

 

PBI ini memberikan potensi bisnis bagi IT outsourcing di Indonesia.

 

Pertama, PBI memberikan peluang bagi bank untuk menggunakan penyedia jasa pihak ketiga (outsourcing) untuk menyelenggarakan e-banking kepada nasabahnya. Beberapa ketentuan dalam PBI yang dapat mempengaruhi struktur perjanjian IT outsourcing sebagai berikut:

 

-Bank tetap bertanggung jawab atas manajemen pengendalian resiko

Tantangan saat penyusunan struktur transaksi adalah bagaimana mengalokasikan default dan liability diantara bank dengan service provider. Pada umumnya, saat default terjadi di scope of service oleh service provider, maka default dan liability sepenuhnya ada pada service provider. Sedangkan PBI berusaha mencari single point of responsibility yaitu di pihak bank sebagai prinsipal .

 

Dalam praktek umum, bank sebagai prinsipal menghendaki agar service provider untuk selalu meng up date kepatuhan layanan IT service nya dengan perubahan peraturan perundangan. Sedangkan PBI mengupayakan single point of responsibility. Dalam kondisi ini justru terjadi kolaborasi antara bank dengan service provider untuk selalu memastikan kepatuhan layanan IT dan e-banking dengan peraturan yang berlaku.

 

-Bank harus tetap aktif mengawasi jalannya IT service dari service provider

Isu ini agar berkebalikan dengan nature dari IT outsourcing. Semula prinsipal menggunakan IT outsourcing agar pihak prinsipal dapat menghemat waktu dan tenaga dengan tidak mengelola dan melaksanakan apa yang diserahkan kepada service provider. Isu ini dapat membuat bank memilih untuk melaksanakan sendiri daripada menunjuk service provider.

 

-Service provider hanya dapat melakukan subkontrak sebagian kegiatannya berdasarkan persetujuan prinsipal.Bank sebagai prinsipal juga menghindari kemungkinan provider melakukan subkontrak secara keseluruhan.

 

-Service provider wajib menyediakan disaster recovery plan

 

-Service provider harus bersedia untuk dilakukan early termination.

Dalam PBI tidak disebutkan secara tegas  kondisi apa saja yang dapat membuat bank dapat melakukan early termination (by cause) namun dalam pasal-pasal lainnya di PBI berikut beberapa kondisi yang secara implisit memberikan bank hak untuk melakukan early termination:

  1. kualitas layanan oleh service provider memburuk yang berdampak signifikan pada kegiatan usaha bank
  2. service provider dalam proses menuju likuidasi atau dipailitkan oleh pengadilan
  3. service provider melanggar ketentuan rahasia bank dan melanggar kerahasiaan data pribadi nasabah
  4. kegagalan service provider dalam menyediakan data yang diperlukan untuk pengawasan oleh BI

 

Isu ini akan menjadi isu penting dalam negosiasi karena pada umumnya:

  1. implementation plan disusun sesuai dengan timeline pada jangka waktu perjanjian
  2. tingkat investasi service provider baru akan kembali di tahun-tahun terakhir perjanjian
  3. bank cenderung untuk mengupayakan agar transition period sepanjang mungkin demi memastikan layanan e-banking tidak mengalami delay, sedangkan bagi service provider transition period adalah masa dimana menyelamatkan aset dan fokus pada klien lainnya.

 

Kedua, data centre atau disaster recovery centre wajib berada di dalam wilayah Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s