Celah dalam Work Made For Hire di Indonesia

Di tengah berkembangnya trend BYOD, mobilitas pekerja tinggi (termasuk kecenderungan menjadi pekerja lepas/freelance), konsep “work made for hire” adalah salah satu konsep penting yang dibuat guna melindungi serta memastikan siapa pemilik hak kekayaan intelektual dari suatu produk/hasil kerja. Misalnya, penulis/contributor artikel lepas di majalah, freelance programmer, bahkan peneliti.  Saat programmer freelance tergabung dalam suatu team project untuk mengembangkan software baru, apakah source code yang ditulis oleh programmer tersebut menjadi milik si programmer atau milik perusahaan.

 

U.S Copyright Act 1980 memberikan konsep work made for hire dengan tujuan untuk mengontrol siapa yang menjadi pencipta/pemegang hak cipta atas produk/hasil kerja dalam suatu hubungan kerja. Apabila seorang karyawan menciptakan suatu produk/hasil kerja dalam suatu hubungan kerja, maka produk/hasil kerja tersebut secara otomatis menjadi milik perusahaan dan perusahaan dianggap sebagai pencipta dari produk/hasil kerja tersebut (hak moral ada di perusahaan).

 

Dalam konteks Indonesia, UU Hak Cipta 1982 telah mengenal konsep work made for hire namun terbalik pengaturannya. Pasal 8 ayat 1 UU Hak Cipta 1982 menyatakan bahwa jika seorang karyawan menghasilkan suatu produk/hasil kerja yang dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka karyawan tersebut adalah pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain.

 

Pendekatan yang sama diterapkan pada UU Hak Cipta yang baru dan sekarang berlaku (UU 19/2002) dengan penambahan bahwa prinsip tersebut tidak hanya pada hubungan kerja namun juga pada pekerjaan berdasarkan pesanan (freelance/ kontraktor independen).

 

Dalam U.S Copyright Act, perusahaan secara otomatis menjadi pencipta, sebaliknya di Indonesia, karyawan adalah pencipta.  

 

Dari sisi perusahaan, terutama perusahaan di sektor bisnis yang mengandalkan sumber daya intelektual dari para karyawannya hal ini menjadi penting. Sebagaimana disebutkan diatas, jika perusahaan hendak menjadi pemilik dan pemegang hak dari hasil kerja karyawannya, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian.

 

Dalam hukum Indonesia, tidak ada ketentuan yang tegas di perjanjian apakah klausul tersebut dituangkan. Apakah menjadi salah satu bagian dalam perjanjian kerja, perjanjian penunjukkan jasa atau kontrak freelance atau dibuat terpisah.

 

U.S Copyright Act memberikan beberapa referensi tentang klausul tersebut:

  1. klausul harus dituangkan dalam perjanjian tertulis
  2. klausul secara tegas menyatakan bahwa hasil kerja/produk adalah tunduk pada metode work made for hire
  3. hasil kerja/ produk adalah bagian dari pekerjaan/sistem yang lebih besar/kompleks dan bersifat komplementer dengan hasil kerja/produk yang dihasilkan oleh karyawan lain di perusahaan.

 

Dalam praktek, klausul ini cukup sering dimasukkan ke dalam perjanjian kerja/ kontrak freelance. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi seluruh hasil kerja/ produk yang akan dihasilkan oleh karyawan ke depannya sejak ia mulai bekerja karena UU Hak Cipta Indonesia menyatakan bahwa ciptaan tersebut muncul dan dilindungi segera seketika ciptaan tersebut dalam wujud kesatuan nyata yang sudah memungkinkan wujud tersebut diperbanyak (Pasal 12 ayat 3).

 

Apabila klausul ini dituangkan dalam perjanjian terpisah dari perjanjian kerja dan baru ditandatangani beberapa waktu setelah karyawan mulai bekerja, maka akan menjadi isu, hasil kerja mana saja yang akan menjadi milik karyawan (sesuai konsep work made for hire Indonesia) dan mana yang akan menjadi milik perusahaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s