Kontrak Sebagai Formalitas Hukum

Percaya deh, sebagian besar klien pada mulanya memiliki pendekatan seperti itu, khususnya di industri teknologi informasi. Salesperson atau engineer yang membawa dan menyusun deal teknologi dari awal, bertemu melihat spesifikasi teknis dan finansial, kecocokan sistem dan sebagainya. Jika di level ini terjadi kesepakatan diantara vendor dengan customer, selalu dianggap deal telah terjadi dan kontrak dipersepsikan sebagai dokumentasi dari sisi hukum.

 

Apakah itu keliru? Tidak, itu adalah benar saat kontrak adalah dokumentasi hukum. Menjadi jebakan ketika hanya dilihat seperti itu.

 

Mari kita lihat bersama isu apa saja yang biasanya terjadi:

 

-apa yang dijanjikan saat pertemuan bisnis belum tentu tercantum dalam kontrak. Pernah mengalaminya? Beberapa situasi sengketa yang buruk pernah terjadi karena isu ini muncul di pertengahan jalannya kontrak.

 

Bisa jadi honest mistake dari pihak vendor, bisa juga disengaja (apalagi menyangkut kewajiban material dari vendor). Celaka nya lagi, ada klausul entirety agreement yang menyatakan kontrak yang ditandatangani menghapus segala kesepakatan lisan/tertulis sebelumnya. Combo maut.

 

-beberapa isu sengaja/ tidak sengaja tidak dibicarakan oleh tim sales/engineer karena hal tersebut merupakan boilerplate. Yang lupa dimengerti adalah implementasi boilerplate harus disesuaikan dengan konteks dealnya. Apakah default warranty cocok dengan struktur flow dari source code yang ada. Apakah indemnification yang biasa digunakan kompatibel dengan flow pekerjaan

 

-kontrak dinegosiasikan dan ditandatangani terburu-buru karena mengejar  deadline teknis/finansial. Dua poin diatas dapat terjadi dengan indahnya bagi kedua belah pihak, khususnya pihak user/customer.

 

-lawyer atau legal team tidak lagi dilibatkan dalam pelaksanaan kontrak. Alasan yang sering ditemui adalah asumsi bahwa lawyer tidak mengerti teknis SLA. Benar, namun lawyer dapat mengerti konsekuensi dan resiko hukum dari tidak dipenuhinya SLA.

 

Kedua, lebih mudah untuk mencegah masalah daripada memperbaikinya. Apakah perlu somasi atau cukup reminder ketika karyawan vendor salah menuliskan nama user dalam notice copyright?. Apakah ada batasan waktu menerbitkan notice? Apakah lewatnya waktu tertentu merupakan persetujuan user terhadap suatu aktivitas/ hasil kerja vendor?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s